Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen Adakan Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

KEBUMEN ON NEWS - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kebumen mengadakan Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Sabtu (11/11/2023) pagi, di Aula Balai Desa Dorowati.

Kegiatan pemantapan tersebut merupakan salah satu Program Kerja dari Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari perangkat desa, tokoh perempuan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 60 orang.

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah para anggota DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Wahid Mulyadi Wakil Ketua Komisi B, Noviandri Dwi Alhadi Anggota Komisi D, Gito Prasetyo Anggota Komisi D, Fitria Handayani Sekretaris Komisi B, Fuad Wahyudi Wakil Ketua DPRD, dan Agung Prabowo Wakil Ketua DPRD.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan materi oleh narasumber yang pertama yaitu Wahid Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen. Wahid menyampaikan materi tentang Kerukunan dan Perbedaan Beragama. Wahid juga menyampaikan salah satu tugas dalam Komisi B yaitu tentang perlindungan anak dan perempuan.

"Kami juga sedang mengusulkan Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan," kata Wahid.

Dilanjutkan narasumber yang kedua yaitu Noviandri Dwi Alhadi selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen yang menyampaikan materi berjudul Menjaga Kondusifitas Mendukung Pembangunan Menuju Perbaikan Pasca Pandemi. Dwi menggugah semangat para audien dengan salam nasional "Merdeka!".

Dwi berpesan kepada para hadirin bahwa pada bulan ini tepatnya tanggal 28 November 2023 merupakan awal masa kampanye, dan berharap di masa kampanye nanti kondusifitas di wilayah bisa terjaga.

"Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan peran serta masyarakat ini menjadikan unsur yang penting dalam suksesnya pemilu nanti," Dwi.

Materi ketiga yaitu Spirit Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang disampaikan oleh Anggota Komisi C Gito Prasetyo. Gito mengatakan pembangunan akan terkendala jika masyarakatnya tidak kondusif.

"Monggo, jangan sampai tahun politik ini memecah belah kita," tambah Gito.

Tak hanya itu, Gito juga menyampaikan pesan untuk senantiasa menanamkan agama ke anak-anak karena melalui agama, anak diajarkan kerukunan, dan menjaga kerukunan umat atau masyarakat sebagai penunjang kelancaran pembangunan.

Narasumber selanjutnya yaitu Fitria Handini selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, yang menyampaikan materi tentang Cinta Agama, Toleransi, dan Indonesia. Dini menyampaikan bahwa ada dua paham yang perlu kita tolak yaitu radikalisme dan terorisme.

"Keragaman beragama bukan untuk memisahkan tapi untuk mempersatukan," ucap Dini.

Materi yang kelima yaitu Strategi Pengembangan UMKM Sejalan Peningkatan Daya Tarik Masyarakat Guna Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disampaikan oleh Fuad Wahyudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen. Fuad menyampaikan bahwa pemerintah turut mensupport para pelaku UMKM.

"Para pelaku UMKM bisa mengajukan bantuan ke Dinas Perindag KUKM," kata Fuad.

Fuad juga membagikan tips untuk para pelaku usaha, yaitu harus memperhatikan daya tarik produk, inovatif, dan membaca pangsa pasar.

Pemateri yang terakhir yaitu Agung Prabowo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen yang menyampaikan materi tentang Penguatan Sejarah Perjuangan Kebangsaan bagi Pembentukan Karakter Generasi Muda yang Unggul. Tidak banyak yang disampaikan Agung, intinya ada peluang pengusulan bantuan alat usaha lewat aspirasi misalnya gerobak angkringan atau yang lainnya.

"Bapak-Bapak saya kasih lima, Ibu-Ibu saya kasih lima," kata Agung.

Para hadirin sangat antusias dan semangat mendengarkan pemaparan dari keenam narasumber. Sebelum kegiatan diakhiri, ada sesi tanya jawab dimana Ibnu Rosyid selaku Sekdes Dorowati menanyakan tentang bantuan melalui DPRD maupun aspirasi yang sering gagal.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Gito Prasetyo. Bahwasannya segala bentuk usulan itu harus dikawal, dikomunikasikan kembali agar nantinya bisa terealisasi. Namun perlu diingat bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan skala prioritas. (ina)