Bupati Kebumen Terima Audiensi KKP, Bahas Perpanjangan Izin BUBK dan Optimalisasi Aset Daerah

KEBUMEN ON NEWS - Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menerima audiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di ruang kerjanya, Kompleks Pendopo Kabumian, Selasa, 30 Juni 2026.

Pertemuan yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Kepala Bapperida tersebut membahas evaluasi sekaligus perpanjangan izin pinjam pakai lahan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau BUBK.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tinggal Hermawan, menjelaskan bahwa izin pinjam pakai aset milik Pemerintah Kabupaten Kebumen harus diperpanjang setiap lima tahun. KKP juga menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pengelolaan kawasan budidaya udang agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lilis Nuryani menyatakan Pemerintah Kabupaten Kebumen mendukung perpanjangan pemanfaatan lahan selama mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kawasan budidaya udang harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti masih adanya sekitar 35 hektare lahan dari total 100 hektare kawasan BUBK yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan KKP.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Asep Nurdiana, menambahkan apabila lahan yang belum dimanfaatkan tersebut tidak memiliki rencana pengembangan yang jelas, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengusulkan agar lahan tersebut dikembalikan dan dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih produktif.

Selain membahas pengelolaan BUBK, audiensi juga membahas perubahan regulasi program tematik budidaya ikan nila dan lele. Berdasarkan ketentuan terbaru, program tersebut harus memanfaatkan tanah kas desa dengan luas minimal 1.000 meter persegi. Hingga saat ini, sebanyak 90 desa di Kabupaten Kebumen telah mengajukan diri untuk mengikuti program tersebut.

Sementara itu, terkait target Pendapatan Asli Daerah dari kawasan BUBK sebesar Rp600 juta pada tahun 2026, hingga pertengahan tahun realisasinya telah mencapai sekitar Rp250 juta. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama KKP akan terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan agar target penerimaan daerah dapat tercapai.