Banggar Dorong Pemkab Kebumen Kurangi Ketergantungan Dana Transfer yang Capai 80 Persen

KEBUMEN ON NEWS - Struktur pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sorotan utama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen dalam Rapat Paripurna ke-173 yang digelar pada Senin, 7 September 2026. Rapat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kebumen Saman Halim Nurohman, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Fitria Handini, Khalisa Adelia Azizah, dan Solatun, serta dihadiri oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

Melalui juru bicaranya, Banggar DPRD Kebumen memaparkan bahwa Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD 2026 menembus angka Rp2,322 triliun. Angka yang cukup fantastis tersebut menyumbang sekitar 80 persen dari total keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Di sisi lain, kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu digenjot secara serius karena realisasinya tercatat baru menyentuh angka 46,22 persen. Lebih rinci, realisasi Pajak Daerah baru berada di angka 50,46 persen, sementara Retribusi Daerah baru mencapai 55,02 persen.

Melihat ketimpangan tersebut, Banggar mendorong jajaran pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk mengoptimalkan sisa waktu penerimaan pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi mendalam terhadap potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergali secara maksimal harus segera dilakukan. Langkah tersebut meliputi intensifikasi penagihan di lapangan serta perbaikan basis data para wajib pajak agar lebih akurat dan akuntabel. Banggar menilai peningkatan PAD menjadi instrumen krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Selain melakukan intensifikasi konvensional, DPRD Kebumen juga mendorong pemanfaatan teknologi digital guna mendongkrak efektivitas penerimaan daerah. Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan sistem tiket elektronik (e-ticketing) pada seluruh titik pungutan PAD ditargetkan dapat berjalan optimal mulai tahun anggaran 2027. Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya mampu meminimalkan kebocoran anggaran, tetapi juga memperkuat transparansi serta sistem pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen.