Sah! DPRD dan Pemkab Kebumen Setujui Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Ditetapkan Rp3,127 Triliun

KEBUMEN ON NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama ini disahkan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang digelar pada Selasa, 8 September 2026, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.

Momen krusial persetujuan ini ditandai dengan prosesi penandatanganan berita acara persetujuan bersama yang dilakukan langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan unsur Pimpinan DPRD Kebumen. Berdasarkan postur akhir yang telah disepakati dalam struktur Perubahan APBD 2026, pos pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,905 triliun, sedangkan untuk alokasi belanja daerah disepakati menyentuh angka Rp3,127 triliun. Adapun defisit anggaran yang muncul dari selisih tersebut dipastikan ditutup sepenuhnya melalui skema pembiayaan netto, sehingga postur finansial APBD secara keseluruhan tetap berada dalam kondisi yang seimbang.

Jalannya persidangan paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kebumen Saman Halim Nurrohman, dengan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD, yakni Fitria Handini, Khalisha Adelia Aziza, dan Solatun. Agenda pengambilan keputusan ini dihadiri secara fisik oleh Bupati Lilis Nuryani beserta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kebumen, serta 36 anggota legislatif yang memenuhi kuorum persidangan.

Dalam sesi penyampaian pandangan akhir fraksi, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen menyatakan menerima dengan baik dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 ini untuk segera diundangkan. Kendati menyetujui, beberapa fraksi memberikan catatan strategis dan evaluasi konstruktif untuk pelaksanaan teknis di lapangan. Fraksi Gerindra, misalnya, mendorong pemerintah daerah agar penambahan pos anggaran pada belanja modal dan pengadaan barang/jasa segera ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme proses lelang yang transparan dan akuntabel, sehingga serapan anggaran daerah di akhir tahun tidak mengalami keterlambatan.

Di sisi lain, Fraksi PKB turut memberikan catatan penting eksekutif yang menyoroti perlunya penyesuaian target pajak daerah yang realistis, akselerasi realisasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PKB juga menekankan pentingnya aspek transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial keagamaan agar benar-benar tepat sasaran berdasarkan basis data yang valid (by name by address).

Merespons pandangan akhir tersebut, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas kerja keras serta dinamika pembahasan konstruktif yang telah dilalui bersama. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari legislatif, dokumen Perubahan APBD 2026 ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan proses evaluasi komprehensif yang memakan waktu selama 15 hari kerja.

Bupati juga menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera mempersiapkan langkah-langkah administratif dan teknis pelaksanaan program kerja. Seluruh OPD diharapkan dapat menjalankan anggaran Perubahan APBD 2026 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dengan tetap berpedoman ketat pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi kemaslahatan masyarakat Kebumen.