Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027, Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Dirancang Capai Rp3,09 Triliun

KEBUMEN ON NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Paripurna ke-175 Masa Persidangan Satu Tahun Sidang 2026/2027 pada Rabu, 9 September 2026. Rapat penting ini mengagendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027. Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kebumen, Saman Halim Nurohman, dengan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebumen hadir secara langsung untuk menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di hadapan seluruh anggota legislatif. Penyusunan RAPBD 2027 ini telah didasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pada tahun anggaran mendatang, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen mengusung tema strategis, yakni "Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan".

Membahas postur anggaran dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen merencanakan target pendapatan daerah pada tahun 2027 sebesar Rp3,016 triliun. Angka pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp582,7 miliar, serta ditunjang oleh sektor pendapatan transfer yang dirancang sebesar Rp2,433 triliun. Struktur angka ini sekaligus menjadi catatan penting dan perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk terus memacu kemandirian fiskal daerah, salah satunya melalui optimalisasi berbagai potensi PAD yang belum tergarap maksimal.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2027 direncanakan menyentuh angka Rp3,091 triliun. Secara rinci, alokasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,068 triliun, belanja modal sebesar Rp366,6 miliar, belanja tidak terduga senilai Rp9,48 miliar, serta pos belanja transfer sebesar Rp647,5 miliar. Seluruh anggaran belanja ini diarahkan secara ketat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, hingga pemenuhan program-program prioritas pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, struktur RAPBD Kebumen tahun 2027 mengalami defisit anggaran sebesar Rp75,227 miliar. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan skema penutupan defisit tersebut melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp111,771 miliar, yang salah satunya bersumber dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,671 miliar. Di sisi lain, rencana pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp36,544 miliar yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah pada BUMD, serta pemberian pinjaman daerah bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok nelayan setempat.

Dalam penyampaian nota keuangan tersebut, pemerintah daerah juga memberikan catatan bahwa alokasi dana transfer yang digunakan dalam rancangan ini sifatnya masih berdasarkan asumsi sementara. Pihak eksekutif menegaskan akan segera melakukan penyesuaian regulasi secara cepat begitu Peraturan Presiden tentang Rincian APBN 2027 diundangkan atau setelah diterimanya informasi resmi mengenai alokasi transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan RI.

Mengakhiri penyampaian nota keuangan, jajaran eksekutif mengingatkan kembali bahwa dokumen APBD bukanlah sekadar kumpulan angka statistik semata. Dokumen ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan program pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada, Pemkab Kebumen berkomitmen untuk bertindak lebih selektif dalam menentukan skala prioritas guna memastikan setiap rupiah anggaran dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi kemajuan Bumi Tirto Bumi.