Tujuh Fraksi DPRD Kebumen Sampaikan Pandangan Umum atas Perubahan APBD 2026

KEBUMEN ON NEWS - 

DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Paripurna Ke-170 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Saman Halim Nurrohman, didampingi Wakil Ketua DPRD Khalisha Adelia dan Solatun. Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama jajaran eksekutif turut hadir untuk mendengarkan pandangan serta masukan dari legislatif.

Dalam penyampaian pandangan umum, sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap komposisi anggaran dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Salah satunya disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Agung Nur Wahid.

Fraksi PPP menyoroti rencana pengurangan alokasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi bina mental spiritual. Anggaran yang semula sebesar Rp15,98 miliar dalam APBD murni menjadi Rp11,72 miliar dalam rancangan perubahan APBD.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Erni Widi Astuti menyoroti koreksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Target pajak daerah disebut mengalami penurunan sebesar Rp7,41 miliar.

Fraksi PKB meminta penjelasan secara transparan mengenai asumsi serta basis data yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan perubahan target tersebut.

Catatan lainnya disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Basir. Fraksi Gerindra menyoroti total belanja daerah yang meningkat menjadi sekitar Rp3,12 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp221,11 miliar.

Defisit tersebut ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Fraksi Gerindra meminta kejelasan terkait program-program prioritas yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut agar penggunaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari Fraksi Golkar Demokrat, Restu Gunawan menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut disebut mencapai sekitar 79,9 persen.

Pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kebumen selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen bersama pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme pembahasan Raperda Perubahan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.